Bimtek Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa

Bimtek Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa

Dalam bidang akuntansi, Pemerintah sendiri khususnya di Pemda tk.1 dan Pemda tk.2 masih belum tuntas dalam merevisi proses akuntansinya agar dapat menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual seperti yang diharapkan oleh PP No. 71/2010 tentang “Standar Akuntansi Pemerintah” (SAP). PP tersebut mengatur tentang perubahan standar akuntansi dari yang sebelumnya akuntansi berbasis kas menjadi berbasis akrual. Saat […]

Continue reading


Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Dan Penyusunan Neraca Aset

Bimtek Audit Barang Milik Daerah

Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D), pemerintah memberikan dasar pengaturan lebih luas untuk menerapkan kebijakan secara lebih fleksibel dalam pelaksanaan […]

Continue reading


Bimtek Pengawasan Dan Evaluasi Penanaman Modal Daerah

Bimtek Pengawasan Dan Evaluasi Penanaman Modal Daerah

Kami akan menyelenggarakan Bimtek Pengawasan Dan Evaluasi Penanaman Modal Daerah Informasi lengkap dan surat undangan silahkan hubungi kami di 0813.80434341 / 0821.4446.8382 Tempat Kegiatan : Jakarta No. Angkatan Hari/Tanggal 1 Angkatan III Senin – Selasa, 1 – 2 Februari 2016 2 Angkatan IV Senin – Selasa, 15 – 16 Februari 2016 3 Angkatan V Senin […]

Continue reading


Bimtek Audit Pengadaan Barang/Jasa Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Bimtek Audit Pengadaan Barang/Jasa Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Pengetahuan audit pengadaan barang dan jasa merupakan tuntutan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang / jasa Pemerintah dan peraturan perubahannya, yang diantaranya adalah agar Pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat dilakukan secara ekonomis, efektif dan efisien serta berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tuntutan terhadap asas-asas dan prinsip-prinsi Pengadaan barang / jasa Pemerintah tersebut merupakan […]

Continue reading


Bimtek Penguaatan Tatacara Penyusunan KUA PPAS Dan Evaluasi RAPBD

Diklat Penyusunan KUA PPAS

KUA PPAS dan evaluasi RAPBD sebagai amanat UU No. 17/2003, UU 25/2004, UU 32/2004 dan UU 33/2004 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah disususn sebelumnya. KUA PPAS dan Evaluasi RAPBD secara proses memiliki sifat politis dengan adanya keterlibatan DPRD dalam penyepakatan nota kesepahaman antara eksekutif dan legislatif. Dengan sifat politis itu, […]

Continue reading